Kapitalisasi Pendidikan

19 03 2009

Tahun lalu, saya ikut senang karena anak saya yang diterima di MIN Malang 1 diberi kesempatan membeli buku tidak di sekolah. Pikiran saya, sekolah yang terkenal mahal di kota Malang tersebut tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Ini terbukti tidak ada paksaan sekolah harus membeli buku pelajaran di sekolah. Itu ditunjukkan dengan informasi judul buku, siapa pengarangnya, penerbitnya mana disebut lengkap dalam edaran.

Namun demikian, ketika anak saya naik kelas 2, perasaan tersebut harus saya pendam dalam-dalam. Kenapa? Sebab, ketika anak saya diberikan daftar buku pelajaran untuk kelas 2, tidak disebutkan lagi data detail tersebut. Ini berarti, sekolah memaksa murid-muridnya membeli buku-buku di sekolah tersebut.

Saya tidak menyesali anak saya sekolah di sekolah favorit tersebut. Namun, persoalan ini juga menjadi kerisauan para orang tua wali murid yang lain. Beberapa diantaranya, mengeluh karena sekolah tidak memberi kesempatan lagi orang tua membeli buku di luar sekolah, yang tentunya lebih murah. Kejadian ini tentu tidak hanya terjadi pada sekolah tersebut. Pemaksaan yang lebih tragis atas pembelian buku sekolah bahkan muncul di sekolah lain. Bisa jadi, karena ambisi mendapat keuntungan sekolah yang terlalu besar.

Tidak bisa dipungkiri, kapitalisasi pendidikan memang sedang melanda pendidikan di Indonesia. Semua sekolah saling bersaing untuk mendapatkan siswa. Dengan berbagai cara dilakukan. Bagaimana menyusun muatan kurikulum yang lengkap, pelajaran tambahan, pekerjaan rumah yang menumpuk, dan tuntutan lainnya. Saat ini, seolah anak didik ibarat mesin yang harus menghafal pelajaran yang mengarah kepada pendidikan hard skills (menghafal)..

Ini juga tidak semata-mata salah sekolah. Pendidikan jenjang yang lebih tinggi seringkali menuntut anak didik bisa ini dan itu. Mengapa sekolah setingkat SD harus memposisikan anak didik seperti mesin, karena sekolah tingkat SMP menghendaki seperti itu. Kuantitas penerimaan siswa di SMP favorit akan menjadi gengsi tersendiri bagi sekolah. Lihat pula anak TK. Biaya sekolah TK bahkan hampir sama dengan kuliah di PT. Anehnya, pemerintah sengaja membiarkan pendidikan berjalan seperti itu.

Munculnya monopoli buku pelajaran, tentu saja karena semangat sekolah mencetak anak didik yang mumpuni. Hanya seringkali ambisi sekolah mengorbankan orang tua wali murid. Ini belum termasuk sekolah-sekolah swasta yang selalu konflik antar pemilik yayasan, guru-guru dan lembaga yang menaungi sekolah tersebut. Bukan tidak mustahil, itu bermuara pada masalah perebutan pengaruh dan dampak dari kapitalisasi pendidikan.

Sekolah, karenanya sudah menjadi “ladang bisnis” yang mulai menggiurkan. Lihat, berapa banyak TK yang bermunculan dengan biaya tinggi. Artinya, semakin tinggi biaya pendidikannya, TK tersebut dianggap semakin bergengsi. Apalagi, orang tua yang berdiut, merasa naik gengsinya karena anaknya sekolah di lembaga pendidikan mahal.

Kapitalisasi pendidikan tentu saja harus diakhiri. Sekolah tentu saja, punya tanggung jawab besar dalam hal ini. Sekolah seringkali dianggap tidak punya tanggung jawab karena buku-buku pelajaran yang sudah dipakai tahun lalu tidak bisa dipakai lagi untuk tahun depan karena sudah berganti penerbit. Bahkan, ini sengaja dilakukan agar orang tua siswa membeli buku-buku pelajaran, termasuk “memaksa” membeli di sekolah.

Beberapa sekolah di Malang punya kecenderungan seperti ini. Mengapa? Sekolah dan orang-orangnya menikmati kebijakan tersebut. Pihak penerbit juga senang-senang saja yang penting bukunya laku keras. Bahkan, mereka sangat agresif menembus sekolah-sekolah dengan “iming-iming” tertentu.

Sementara itu, pemerintah juga seolah membiarkan hak demikian terjadi. Alasannya, era otonomi. Sehingga, sekolah dibiarkan mempunyai kebijakannya tersendiri, termasuk pengadaan buku sekolah yang berganti setiap tahun.

Tak terkecuali, ambisi orang tua juga terlalu besar. Orang tua seringkali tidak melihat kemampuan anak. Inginnya, diterima di sekolah favorit untuk menaikkan gengsi. Padahal anak didik tidak punya kemampuan seperti itu. Akibatnya, “uang yang berbicara”. Dampaknya, anak tersebut susah mengikuti pelajaran seperti anak-anak lainnya. Kasus “anak titipan” terjadi karena orang tua menganggap bahwa sekolah itu “bisa dibeli”. Tak lain, karena kapitalisasi pendidikan sudah sedemikian akut, bukan hanya masalah buku pelajaran saja, tetapi kasus “anak titipan”.

pernah dimuat harian Surya, 9 Juli 2007

Sumber: http://nurudin.multiply.com/journal/item/37/Kapitalisasi_Pendidikan


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: